Jakarta - Jagat politik Indonesia kembali dihebohkan dengan kabar penangkapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tiga hari lalu, Hasto terlihat dijemput paksa oleh awak KPK di kediamannya pada tengah malam. Penangkapan ini tentu membuat kaget banyak pihak, terutama dari kalangan PDIP.
Menurut sumber terpercaya, penangkapan Hasto terkait dengan kasus dugaan korupsi yang menyeret dirinya dalam proyek pengadaan alat kesehatan. Hasto diduga menerima suap dari pihak kontraktor yang terlibat dalam proyek tersebut.
KPK memang sedang gencar membongkar kasus korupsi di sejumlah kementerian dan lembaga negara. Beberapa nama besar juga telah terseret dalam kasus ini, termasuk mantan pejabat tinggi di Kementerian Kesehatan.
Penangkapan Hasto semakin memperkuat dugaan bahwa PDIP terlibat dalam praktik korupsi. Sebelumnya, KPK juga telah menangkap beberapa petinggi PDIP lainnya, seperti Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.
Pihak PDIP sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait penangkapan Hasto Kristiyanto. Namun, beberapa sumber internal partai tersebut membenarkan adanya penangkapan tersebut.
Belakangan ini, PDIP memang tengah dilanda berbagai masalah. Selain kasus korupsi, partai berlambang banteng moncong putih itu juga terbelit konflik internal yang melibatkan sejumlah tokoh senior.
Penangkapan Hasto Kristiyanto tentu menambah beban partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri tersebut. Masyarakat pun kini mempertanyakan nasib PDIP ke depannya.
Apakah PDIP akan mampu melewati badai ini? ataukah justru akan hancur berantakan akibat skandal korupsi yang terus menerpa? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.
Terlepas dari kasus hukum yang menimpa Hasto Kristiyanto, kita harus tetap menghormati proses hukum yang berlaku. KPK harus bekerja secara profesional dan objektif untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya.
Jika Hasto terbukti bersalah, maka ia harus siap menerima konsekuensi hukum. Namun, jika ia tidak bersalah, maka KPK harus segera merehabilitasi namanya.
Yang terpenting, kasus ini harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pejabat negara. Korupsi adalah kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat. Siapapun yang terlibat dalam praktik korupsi, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.